in ,

Kalau, Presiden Jokowi Menanda Tanggani UU Cipta Kerja yg sudah di Revisi, Serikat Buruh nasional akan Demo Besar 1 November

Opera.netPresiden Jokowi Menanda Tanggani UU Cipta Kerja yg sudah di Revisi, Serikat Buruh nasional akan Demo Besar 1 November 2020.

Sebanyak 32 federasi/konfederasi buruh akan menggelar demo besar-besaran kembali jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Jokowi dikabarkan akan menandatangani undang-undang ‘sapu jagat’ tersebut pada 28 Oktober 2020.

Baca juga: MUI Temui Langsung Presiden di Istana Bogor, Jokowi Menolak Cabut UU Ciptaker

“Kalau tanggal 28 Oktober Presiden Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja, maka tanggal 1 November bisa dipastikan buruh KSPI melakukan aksi nasional, seluruh Indonesia, 24 provinsi, lebih dari 200 kabupaten/kota. Kami akan aksi besar-besaran,” ungkap Said dalam konferensi pers virtual, Sabtu (24/10/2020).

Aksi demonstrasi itu direncanakan digelar di Istana Negara, Jakarta, lalu di beberapa daerah di luar Jakarta. Namun Said menegaskan buruh tak akan menggunakan prinsip kekerasan, dan tak akan merusak sarana publik.

Baca juga: Isu Jokowi Akan Dilengserkan Kian Memanas, SBY Bongkar Fakta Mengejutkan: ‘Dibidik dan Harus Jatuh’

“Kami menganut prinsip non-violence. Antikekerasan, non-violence. Tidak ada keinginan untuk anarkis atau melakukan tindakan merusak fasilitas umum, non-violence,” tutur Said

Bersamaan dengan aksi itu, KSPI juga berencana akan mengirimkan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: 1 Tahun Bersama Jokowi-Ma’ruf Amin Wariskan Utang Rp 20,5 Juta ke Tiap Penduduk Indonesia

“Kami minta hakim MK menggunakan hati nurani dan pikirannya dengan mempertimbangkan konstitusi tidak tertulis meluasnya aspirasi rakyat menolak omnibus law UU Cipta Kerja,” tegas Said.

Halaman: 1 2

Rekomendasi

Bareskrim Tangkap Gus Nur di Malang! Atas laporan NU

Cek Ini 16 Link Pendaftaran Online BLT UMKM Rp2,4 Juta Tahap 2 di 16 Kabupaten/Kota, Apa Saja